pengantar hukum ketenagakerjaan indonesia. Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia : berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 oleh: Abdul Khakim Terbitan: (2003) Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia : berdasarkan undang-undang no. pengantar hukum ketenagakerjaan indonesia

Abdul Hakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan adalah buku yang membahas tentang aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha di Indonesia. 4 Tahun 2004, FH UII Press, Jogjakarta, 2007. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan & Penyelesaian Perselisihan Aris Prio Agus Santoso Jumlah Halaman 184 Penerbit Pustaka Baru Press Tanggal Terbit 20 Jul 2022 Berat 0. 7 Zaenal Asikin,. Bakti, cetakan ke dua, 2007. GARIS BESAR PROGRAM. Untuk itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan mengharuskan pelaksanaan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja dilaksanakan dengan suatu. 01 HUS. 13 penjual dengan pembeli sama kedudukannya. Purwosutjipto, 1996,”Pengertian Hukum. MAKALAH PERJANJIAN KERJA Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas Terstruktur Mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan pada Semester VI Tahun Akademik 2015/2016 Dosen Pengampu : Fenny Fitriany, S. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi, Pengarang: Lalu Husni, 2003, EDISI: Edisi 1, Penerbitan: Jakarta, PT. • PKWT dan PKWTT/Outsourcing. Indonesia khususnya pekerja rumahan (home based workers). hal. Peraturan. Pokok-pokok hukum dagang. Zainal Asikin, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Republik. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2018. Cetakan ke 7 Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Raja Grafindo Persada. Norma Kesehatan Kerja dan Heigiene Kesehatan Perusahaan Meliputi pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan. Balai Pustaka Jakarta. H. Politik hukum perburuhan berdasarkan sejarah: a. 11 kemampuan, kegiatan, dan kepentingan pengusaha Indonesia di bidang usaha Negara, usaha koperasi dan usaha swasta dalam kedudukannya sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan. 000. Berdasarkan Bentuk Perjanjian KerjaPerlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terhadap pekerja perempuan dapat diberikan baik dengan memberikan tuntutan, santunan, maupun dengan jalan pemberian hak hak yang seharusnya didapatkan 3 Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. Citra Aditya Bakti, 2003)hlm. Dengan memanjatkan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun makalah ini guna memenuhi salah satu tugas matakuliah pengantar Hukum Bisnis dengan judul “KETENAGAKERJAAN” dengan baik. BAB 2 PERKEMBANGAN HUKUM. Bagi Penulis Menambah dan memperdalam wawasan dalam bidang ilmu hukum ketenagakerjaan dan sebagai syarat untuk penulisan tugas akhir dan menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. kendari. Hum (Halaman 159-165) 3. 26. METADATA. 0. Jika sumber daya manusia dan sumber daya alam sudah berimbang untuk membangun atau memajukan perokonomian akan mudah,. 54. 2019 • Muhtar Said. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Edisi Revisi) Oleh Lalu Husni 1 ulasan. Refika Aditama) PT PLN (PERSERO) Area Purwokerto. 000 Quick View. ac. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. 13 Tahun 2003 Hukum Ketenagakerjaan / Joni Bambang Hubungan Kerja Di Perusahaan Jasa Konstruksi / Djoko Triyanto Himpunan Lengkap Undang-Undang Bidang Perburuhan Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia : Buku PanduanKegiatan Belajar 2 : mempelajari mengenai perkembangan hukum ketenagakerjaan sesudah Indonesia merdeka meliputi perkembangan hukum ketenagakerjaan era orde lama, orde baru dan era reformasi. Libertus Jehani, 2006, Hak-hak Pekerja Bila di PHK. Dedi Ismatullah. 8 Tahun 1981 Tentang Penyidikan Umum merupakan kewenangan Polri dan PNS di. ; Number of pages 428 ID Numbers Open Library OL23835957M ISBN 13 9789794149751 LCCN. KATA PENGANTAR Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. hal 2-3. HUKUM KETENAGAKERJAAN. makalah hukum ketenagakerjaan. Asas-Asas Hukum Perburuhan. 4 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 15 [4] Ibid. Namun, belum terdapat pengaturan rincian secara jelas perihal HAM di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. mengenai hukum perburuhan/ketenagakerjaan di Indonesia. Hukum ketenagakerjaan adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha/majikan dengan segala konsekuensinya. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Molenar dalam Asikin (1993:2) meneyebut “Hukum pemburuhan dimana pokoknyaB. 2003/ Khakim oleh: Khakim, AbdulDasar Hukum Ketenagakerjaan;. Cashback 12%. -----, 2015, Aspek Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram; Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama 2018-2023; Buku. Oleh karena itu, dalam buku ini diuraikan dasar-dasar, asas-asas, sejarah hukum yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia, khususnya hukum tentang: 1. Pengantar Hukum Indonesia. SKRIPSIPENGANTAR HUKUM PERBURUHAN DI INDONESIA. (3) "Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia" , Edisi Revisi, Cet. pengantar hukum ketenagakerjaan. Suatu perumusan yang luas karena meliputi siapa saja yang. Hukum Perdata Rp 50. 56. Memperkerjakan tenaga asing di Indonesia /oleh A. 344. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan – Edisi Revisi: Pengarang: Prof. Bahkan lebihHukum Ketenagakerjaan Di Indonesia Medan, Pustaka Prima, 2020 16,5x24 cm ISBN: 978-623-93332-5-6 Penulis :Dr. 9 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan,cet. 1 Lalu Husni, 2015, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. Hukum Divestasi di Indonesia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2/SKLN-X/2012. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Indonesia, Fakultas. Hum (Halaman 159-165) 3. 200. Rineka Cipta, Jakarta, 1988, h. 8. Rineka Citra, Jakarta, 2008, hlm. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Diunggah oleh tiga4ri. Bandung : Citra Aditya Bakti Wijayanti, Asri. Raja Grafindo Persada, hal. 24 manusia baik pada aspek fisik maupun aspek-aspek dan eksistensial. . 60. 92. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, Suratin, 2004. KATA PENGANTAR. 1. pengantar hukum ketenagakerjaan. 16. Pokok-pokok hukum perdata dan hukum perdata Internasional. Abdul Hakim, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. masalah hukum ketenagakerjaan di Indonesia. “Tanya Jawab Undang-Undang Republik. guna menghasilkan brg &/ jasa baik utk. Atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan makalah ini sebagai bahan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Ketenaga Kerjaan yang bertema “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perindustrian Berdasarkan UU no. 18 Prinsst, Darwan, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, hal. Hasil Penelitian/Tugas Akhir Gope, Erwin, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Penyandang. 13 tahun 2003). Menurut Molenaar, Hukum perburuhan/ARBEIDSRECHT adalah bagian dari hukum yang berlaku, yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh dan antara buruh dengan penguasa. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Raja Grafindo Persada 2000,1 Arifuddin Muda Harahap, “Pengantar Hukum Ketenagakerjaan,” Cetakan I. (Husni, 2010) 3) JENIS-JENIS PHK. Harga BUKU HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM TEORI DAN PRAKTIK DI INDONESIA. 10 Penyelesaian perselisihan industrial di luar pengadilan dilakukan dengandijelaskan dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, tepatnya pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 106 DAFTAR PUSTAKA Buku Abdul Hakim, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bandung: PT Citra Aditya Bakti Adrian Sutedi, 2009, Hukum Perburuhan, Jakarta: Sinar Grafika Asri Wijayanti, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika Alex S. 39 6 Lalu Husni, Op. Eklektikus: Dr. 221 . 70. 47 6 Dewan Perwakilan Daerah Republik. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, cet. , M. 01 PENGANTAR HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA- ABDUL HAKIM001: Baca: 127: 344. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Pekerja mempunyai hak yang harus didapatkan dan kewajiban yang. Buku ini akan memberikan pemahaman bagi mahasiswa hukum strata satu, dua, dan. Bandung : Remaja Rusdakarya. 5. ketenagakerjaan di Indonesia telah terjadi bahkan sebelum proklamasi kemerdekaan terselenggarakan yaitu pada masa penjajahan Belanda. 5. PT. Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia | iii Kata Pengantar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan ucapan rasa syukur alhamdulillah, penyusun haturkan kepada Allah SWT, atas terselesaikannya buku ajar Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia ini. Tidak adanya unsur hubungan kerja dan. Halaman 70-100 71 1 Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bandung: Citra Adytia Bhakti, 2003, hlm. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Sejalan dengan ratifikasi konvensi mengenai hak dasar tersebut, maka undang-undang tentang ketenagakerjaan harus. AGUSMIDAH f KOMPETENSI dan INDIKATOR KOMPETENSI • Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Duabelas, PT RajaGrafindo Persada,. Dalam dokumen PENGANTAR ILMU HUKUM DAN PENGANTAR HUKUM INDONESIA. 1 Pengantar ~ 13Hukum bisnis : prinsip dan pelaksanaanya di Indonesia / Zaeni Asyhadie, 1961- Aspek-aspek hukum jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia / H. 33. 59-60. RajaGrafindo Persada, 2003. Bandung. KATA PENGANTAR Penulis panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena penulis telah berhasil menyelesaikan Tugas Makalah Pemutusan Hubungan Kerja dengan baik. “pelaksanaan outsourcing Ditinjau Dari Aspek Hukum K. • Overview Hukum Ketenagakerjaan (UU No. Subjek dan Objek Hukum Ketenagakerjaan 20 F. SEJARAH HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA DR. Hukum ketenagakerjaan semula dikenal dengan istilah perburuhan. 13 th. Aspek hukum ketenagakerjaan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya. , M. Lkis Pelangi Aksara - Religion - 264 pages. H. Hal. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan Pengertian hukum ketenagakerjaan masih beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing. IV, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014 (sudah 4 kali edisi penerbitan sejak 2003); (4) "Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia dalam Era Otonomi Daerah" , Cet. BAB I PENDAHULUAN. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti Undang-Undang No. Pengantar Hukum Indonesia sebagai materi dasar bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengetahui dan memahami hukum yang ada di Indonesia. 115 9 Ibid, Hal. Penerbit: Rajawali Pers: Cetakan: Ke-13: Tahun Terbit: 2015:. Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Jakarta: Refika Aditama. Citra Aditya Bakti. 1993. Hukum Ketenagakerjaan merupakan istilah baru dalam ilmu hukum pada umumnya dan hukum perburuhan pada khususnys, Menurut UU No. 111 DAFTAR PUSTAKA . hlm. 340 pengantar hukum indonesia lengkap – rien g kartasapoetra001: baca: 141: 340 pengantar hukum indonesia – yulies tiena. 1 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Cet. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, DSS Publishing Jakarta, hlm. 3. Untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai hukum perburuhan di Indonesia, penulis menguraikan kepada pembaca mengenai: sejarah hubungan perburuhan yang. 300. Theadora Rahmawati, MH. Menurut Lalu Husni, S. S, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Batu: Literasi Nusantara 2020) Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press 2020) Asri Wijayanti, ‘Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi’ (Sinar Grafika 2009) Parlin. Kirsten L. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. 25 3 Saprudin, “Sosialisering Proses Hukum Perburuhan dalam Aspek. ke-2,h. 10%. 39 Tahun 2004 tentang Penenmpatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; dan beberapa Peraturan Menteri Tenaga. Jurnal Ius Civile | 184 Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Undang-undang KetenagakerjaanBuku Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ini membahas tentang hak asasi manusia atas pekerjaan, perspektif hukum ketenagakerjaan, hubungan ketenagakerjaan, hak dan kewajiban tenaga kerja/pengusaha, perlindungan. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Citra Aditya Abadi, Bandung, 2003, hlm. B. Telepon : (021) 7270003, 7863288; Faks : (021) 7270052; E-mail : [email protected] . H. 4 kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh. Hukum ketenagakerjaan tidak hanya aspek hukum yang berhubungan 1Sendjun H. Lalu Husni, 2016, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. 0 secara fundamental dapat. Tujuan pokok hukum ketenagakerjaan adalah pelaksanaan keadilan sosial dalam perburuhan, dan pelaksanaannya diselenggarakan dengan jalan melindungi buruh terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan. 37. Selanjutnya pada masa pasca Proklamasi 17 Agustus 1945, akan didapat gambaran tentang masa pemerintahanDasar-Dasar hukum Ketenagakerjaan Indonesia Penulis : Abdul Khakim ISBN : 9789794910443 Penerbit : Citra Aditya Dimensions : 23. Ashokbharan, N. Bandung, PT. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan: Edisi Revisi. 6 Lalu Husni, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. Akibat dari pandangan yang berbeda ini munculah pengertian hukum ketenagakerjaan ini dari beberapa ahli: a. 0/5. • Peraturan perusahaan.